LENSANEGERI - Gonjang-ganjing pengelolaan PPI Bonehalang memasuki babak yang semakin panas. Dari luar tampak seperti perselisihan administratif biasa, tetapi di dalam tubuh HNSI Selayar, bara kekecewaan telah berubah menjadi api yang membakar kepercayaan pengurus terhadap ketuanya sendiri, Abdul Halim Rimamba.
Sumber kegaduhan ini sederhana namun krusial: dokumen mandat yang diklaim menjadi dasar langkah Abdul Halim untuk mengambil peran di PPI Bonehalang tidak pernah muncul ke permukaan. Tidak ditunjukkan ke nelayan. Tidak ditunjukkan ke pengurus. Tidak ditunjukkan ke siapa pun.
Ketidakjelasan ini memunculkan pertanyaan sinis di internal HNSI:
Apakah Abdul Halim Rimamba sedang mengikuti “jalan Jokowi” mengklaim dokumen, namun tak pernah berani memperlihatkannya?
Di tengah kekisruhan, salah satu pengurus HNSI yang identitasnya di rahasiakan akhirnya angkat bicara. Nada suaranya keras, lugas, dan penuh kejengkelan.
“Sepertinya hanya dia yang punya HNSI. Tidak ada koordinasi sedikit pun kalau ada langkah organisasi. Ini bukan memimpin organisasi, ini hidup dalam organisasi untuk kepentingannya sendiri,” tegasnya.
Ia melanjutkan dengan sindiran yang lebih pedas:
“Kalau mandatnya memang ada, tunjukkan. Jangan seperti isu ijazah Jokowi yang ramai tapi tidak pernah jelas. Kami tidak mau HNSI dibuat segelap itu.”
Di kalangan nelayan, kecurigaan mulai tumbuh. Ada yang menilai Abdul Halim terlalu bernafsu mengambil alih pengelolaan PPI tanpa mekanisme organisasi. Ada pula yang mempertanyakan apakah langkahnya itu bagian dari agenda tersembunyi.
Yang pasti, tanpa kejelasan dokumen mandat, langkah Ketua HNSI Selayar terus menuai resistensi.
Dan PPI Bonehalang kini bukan hanya soal pengelolaan, tetapi soal siapa yang sebenarnya berkuasa dan siapa yang memanipulasi organisasi untuk membungkus kekuasaan itu.
Hingga berita ini diterbitkan, Abdul Halim Rimamba masih bungkam.
Yang tersisa kini hanyalah satu tuntutan keras dari internal HNSI:
“Tunjukkan mandatmu, atau akui saja bahwa sebenarnya tidak ada.”
