PANGKEP | LENSANEGERI — Polemik pengelolaan sampah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, makin memantik keluhan warga. Di tengah penumpukan sampah yang tak kunjung terangkut, pemerintah daerah justru menaikkan setoran retribusi sampah sebesar 50 persen, dari Rp5.000 menjadi Rp7.500.
Agus (40), warga Jalan Cendana, mengeluhkan sampah di lingkungannya kerap tidak diangkut hingga menimbulkan bau busuk.
“Jarang diangkut, kadang sudah penuh sekali baru diangkut,” katanya, Sabtu (20/9/2025).
Keluhan serupa juga muncul dari warga sekitar Terminal Bungoro. Sampah menumpuk di pinggir jalan hingga membusuk dan menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan.
Ironisnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pangkep, yang merangkap jadi Sekwan DPRD Pangkep, Akbar Yunus, mengakui pengangkutan sampah terhambat karena anggaran operasional habis.
“Banyaknya sampah yang menumpuk itu karena anggaran operasional kami sudah nihil. Kalau sudah cair, akan normal kembali,” ujar Akbar.
Pemda Pangkep kini malah memberlakukan kenaikan retribusi, Meski belum mampu memberikan pelayanan maksimal dan mengakui hanya mampu melayani beberapa rest area saja. Akbar menilai kenaikan itu tidak signifikan.
“Kalau itu diatur dalam Perda Nomor 1, kenaikannya tidak besar dan angkanya sangat kecil,” dalihnya.
Ia menambahkan, keterbatasan armada juga menjadi penyebab. Saat ini, hanya tersedia 15 unit armada pengangkut sampah, sementara titik pengangkutan mencapai ratusan.
Diketahui, anggaran DLH untuk operasional pengangkutan sampah sebesar Rp530 juta per tahun. Namun, anggaran itu disebut hanya cukup untuk tiga bulan.
“Jadi anggarannya Rp530 juta dan hanya tiga bulan (sudah habis),” pungkasnya. (Fahria Fahri)
