LENSANEGERI | SELAYAR – Dugaan pungutan liar (pungli) mencuat di tubuh Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kepulauan Selayar. Sejumlah guru dan ASN Kabupaten Kepulauan Selayar disebut dimintai transfer uang ke rekening pribadi oknum kepegawaian Disdikpora dengan iming-iming memperlancar urusan administrasi kepegawaian.
Dari hasil penelusuran, percakapan WhatsApp yang beredar memperlihatkan bagaimana oknum kepegawaian tersebut berulang kali menekan korban agar segera mentransfer dana ke nomor rekening pribadi dengan kode 4891-xxxxxxxx.
Korban, yang diketahui seorang tenaga pendidik, sempat menyatakan keberatan karena memiliki kebutuhan lain. Namun, oknum kepegawaian tetap mendesak dan bahkan mengancam bahwa seluruh berkas administrasi sudah “dimasukkan ke dinas” jika tidak segera ditransfer.
Praktik semacam ini menimbulkan keresahan, terutama jika benar dilakukan oleh aparat internal kepegawaian yang memiliki wewenang di bidang administrasi. Guru maupun ASN yang menjadi korban merasa tertekan, apalagi bila proses administrasi mereka benar-benar bergantung pada oknum tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdikpora Kabupaten Kepulauan Selayar belum memberikan keterangan resmi. Publik mendesak agar Inspektorat dan aparat penegak hukum segera turun tangan mengusut dugaan pungli yang dapat mencoreng nama baik institusi pendidikan tersebut.
“Jika benar terjadi, ini jelas melanggar aturan dan masuk kategori pungutan liar. Kami berharap aparat segera bertindak,” kata salah seorang tokoh pendidikan yang enggan disebut namanya.
Kasus dugaan pungli ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mencederai semangat pelayanan publik yang seharusnya bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik menyimpang.
