.jpeg) |
| HNSI Didesak Turun Tangan Dampingi Nelayan Takabonerate |
LENSANEGERI|SELAYAR – Mandeknya pengurusan Perjanjian Kerjasama (PKS) pengelolaan keramba ikan di Taman Nasional (TN) Takabonerate hingga hari ini Senin (11/8/2025) bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan sudah menjadi isu vital yang mengancam mata pencarian ribuan nelayan. Kondisi ini Publik mendesak Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) untuk segera turun tangan dan mendampingi nelayan dalam mencari solusi.
Sebagai organisasi profesi yang mewadahi nelayan, HNSI memiliki peran strategis untuk menjembatani aspirasi nelayan dengan pihak berwenang. Kekecewaan nelayan yang merasa diombang-ambing oleh kebijakan Balai TN Takabonerate harus menjadi perhatian serius. Mereka butuh pendampingan hukum dan advokasi untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.
Ke Mana HNSI Harus Melangkah?
Berdasarkan struktur dan peran yang diemban, HNSI dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk membantu nelayan Takabonerate.
1. Audiensi dengan Balai TN Takabonerate
* HNSI, khususnya DPC tingkat Kabupaten, harus segera mengagendakan pertemuan dengan Kepala Balai TN Takabonerate.
* Tujuannya untuk meminta penjelasan transparan mengenai alasan PKS mandek dan dugaan perlakuan tidak adil yang dialami nelayan.
* HNSI juga dapat menjadi mediator untuk mencari solusi cepat agar keramba ikan bisa kembali beroperasi, tanpa mengesampingkan aturan konservasi.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Pusat
* HNSI dapat membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten, Provinsi, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
* Pendampingan ini penting untuk memastikan pemerintah daerah dan pusat mengambil kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan nelayan, bukan hanya memprioritaskan kepentingan lain.
3. Pendampingan Hukum dan Advokasi
* HNSI harus mendampingi nelayan dan pedagang dalam menyusun berkas dan melengkapi persyaratan PKS secara benar.
* Jika diperlukan, HNSI dapat memberikan advokasi hukum jika ditemukan pelanggaran atau perlakuan yang merugikan nelayan, misalnya terkait penyegelan keramba yang dianggap sewenang-wenang.
* HNSI dapat memastikan proses verifikasi nelayan yang menjadi syarat PKS berjalan secara adil dan transparan, bukan hanya formalitas.
Dengan langkah-langkah tersebut, HNSI diharapkan dapat menjadi "rumah" bagi nelayan Takabonerate untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Keterlambatan ini telah berdampak pada ekonomi masyarakat nelayan. Oleh karena itu, HNSI harus segera bergerak, memastikan nelayan tidak lagi dibingungkan oleh janji yang tak jelas.
